Link Slot : slot depo 5k
Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas meminta pemerintah menjelaskan alasan keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Agung. Ia menilai pemerintah perlu memberi kejelasan agar publik tidak salah menafsirkan kehadiran militer di lingkungan institusi penegak hukum sipil.
Puan menyampaikan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR. Ia mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam sektor sipil bukan hal yang bisa dianggap biasa, apalagi jika tidak memiliki dasar hukum dan penjelasan resmi. “Kalau TNI ikut jaga Kejaksaan, pemerintah harus jelaskan dasarnya. Publik berhak tahu alasan dan tujuannya,” tegas Puan.
Menurutnya, keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan pertanyaan besar jika pemerintah tidak bersikap terbuka. Puan menegaskan bahwa negara demokratis seperti Indonesia harus menjaga batas antara fungsi militer dan institusi sipil.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang TNI sudah mengatur secara jelas peran dan batas tugas militer di luar bidang pertahanan. Jika pemerintah memang meminta bantuan TNI untuk alasan keamanan tertentu, maka mereka harus menyampaikannya secara jujur dan transparan kepada rakyat.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung belum memberikan penjelasan resmi soal keberadaan anggota TNI di sekitar gedung mereka. Namun beberapa laporan media menyebutkan bahwa kehadiran TNI berkaitan dengan meningkatnya pengamanan pasca penanganan kasus-kasus besar.
Puan meminta pemerintah tidak membiarkan isu ini menggantung. Ia khawatir ketidakterbukaan akan menimbulkan kesan bahwa militer mulai masuk ke ranah sipil secara diam-diam. “Kalau memang perlu bantuan TNI, sampaikan dengan terbuka. Tapi jangan langgar prinsip demokrasi,” ujar Puan.
Dengan pernyataan ini, Puan mendorong pemerintah menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap langkah pengamanan tetap berada dalam kerangka hukum dan konstitusi.